Teluk Kuantan – Sorotan tajam datang dari tokoh masyarakat Kuantan Singingi, H. Syaifullah Afrianto. Ia tak lagi sekadar mengingatkan, tapi mendesak keras Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk segera “bersih-bersih” dalam pengelolaan kendaraan dinas yang dinilai sudah keluar jalur.
Pernyataan pria yang dikenal dengan sapaan Yan Tembak itu bukan tanpa alasan. Dugaan penyalahgunaan mobil dinas kini makin terang-terangan. Bahkan, isu kendaraan berpelat merah yang berpindah tangan ke pihak tak berwenang hingga dijadikan jaminan utang menjadi tamparan keras bagi wajah birokrasi daerah.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, ini sudah masuk kategori pembiaran. Sekda harus bertindak tegas. Tarik semua mobil dinas, data ulang, dan kembalikan sesuai aturan. Jangan ada kompromi,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, sebagai pucuk pimpinan ASN, tak boleh ragu mengambil langkah drastis. Jika tidak, kekacauan ini akan terus menjadi warisan buruk dalam tata kelola aset daerah.
Yan Tembak juga menyinggung lemahnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia bahkan menyoroti kasus mencengangkan—mobil dinas yang diduga digadaikan oleh mantan sopir bupati dan tak kunjung tuntas selama bertahun-tahun.
“Ini aneh sekaligus memalukan. Apa kerja BPKAD? Di mana fungsi pengawasan Satpol PP? Masa aset daerah bisa ‘hilang’ begitu saja tanpa pertanggungjawaban jelas?” katanya dengan nada tinggi.
Ia menilai kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sudah mencederai kepercayaan publik. Jika dibiarkan, citra pemerintah daerah akan semakin tergerus dan dianggap tidak mampu menjaga asetnya sendiri.
Lebih jauh, Syaifullah mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Kuansing.
“Kalau perlu, buka semua. Audit total. Biar jelas siapa yang salah, siapa yang bermain,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah paling rasional saat ini adalah menarik seluruh kendaraan dinas tanpa terkecuali, lalu melakukan penataan ulang secara transparan dan akuntabel.
“Jangan tunggu masalah ini makin besar. Kalau mobil dinas saja bisa digadaikan, lalu apa lagi yang bisa dijamin aman? Ini alarm keras bagi pemerintah daerah,” pungkasnya.
#Aset Pemda #Tokoh Masyarakat #Digadaikan
